.logoppid1

Written by Super User on . Hits: 36

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

A.      RINGKASAN LAPORAN

 Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

 Pengadilan Agama Bengkayang, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah memiliki PPID sejak tahun 2013 dan melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik khususnya di Pengadilan Agama Bengkayang.

 Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Agama Begkayang saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan terhadap publik. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Pengadilan Agama Bengkayang terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Dengan memanfaatkan TIK, PPID Pengadilan Agama Bengkayang terus mengembangkan pelayanan permohonan informasi publik, diharapkan dapat mematahkan berbagai hambatan yang ada. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Pengadilan Agama Bengkayang selama setahun.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Bengkayang

      

COVER  LAPORAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN LAPORAN

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFROMASI

DATA PELAYANAN INFORMASI

DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFROMASI

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFROMASI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFROMASI.

 

A.      GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

 Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Balikpapan sebagai salah satu Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

 Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,  maka sejak tahun 2011 Pengadilan Agama Bengkayang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W14-A8/972/KP.04.6/IX/2011 tanggal 5 September 2011 Tentang Petugas Pelayanan Meja Infromasi.

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Bengkayang dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1.      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4.      Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5.      Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6.      Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor W14-A8/53/KP.04.6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1.         Sarana dan Prasarana Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Bengkayang, sebagai berikut :

        Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Pengadilan Agama Bengkayang sudah tersedia meja khusus pelayanan informasi yang menyatu dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    ( PTSP ). Sarana pendukung meja infromasi Pengadilan Agama Bengkayang dilengkapi dengan  1 (satu) set kursi penerima tamu, 1 (satu) set kursi dan meja kerja PPID, 1 (satu) perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, 1 (satu) unit printer warna, 1 (satu) unit scanner, buku tamu, alat tulis, poster tata cara permohonan informasi publik, Maklumat Layanan. Ruang ini juga dilengkapi dengan 1 (Satu) unit AC, 1 (satu) unit TV Plasma, serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan; Sebagai sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain : persuratan dan kearsipan melalui Telepon, Fax, E-mail, dan Website.

2.         Sumber Daya Manusia (SDM)

        Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkayang, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/53/KP.04.6/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maka ditetapkan sebagai berikut ; Ketua Pengadilan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID), Panitera dan Sekretaris selakau Pejabat Pengelola Infromasi Dokumentasi (PPID), 2 (dua) orang sebagai petugas meja infromasi, 2 (dua) orang Panitera Muda sebagai Penanggungjawab Infromasi bagian Kepaniteraan serta 3 (tiga) orang Kepala Urusan sebagai Penanggungjawab Infromasi bagian Kesekretariatan.

3.         Anggaran

        Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pengadilan Agama Bengkayang belum pernah mengalokasikan angaran untuk PPID, disamping tidak pernah dibicarakan pada saat penyusunan anggaran pada tingkat Pengadilan Tinggi, karena tidak pernah ada pembahasan untuk itu, sehingga PPID Pengadilan Agama Bengkayang tidak ada menggunakan anggaran apapun dan dalam pelaksanaanya jika ada memerlukan alat tulis kantor dibebankan pada DIPA 01 Pengadilan Agama Bengkayang.

 

C.      DATA PELAYANAN INFORMASI

Adapun layanan informasi yang dilaksanakan dalam memberikan informasi kepada pemohon infromasi dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

Jenis Infromasi

Jumlah Permohonan

Waktu rata-rata

Pelayanan

Jumlah Permohonan yang dikabulkan

Jumlah permohonan di tolak

Alasan Permohonan yang di tolak

Sepenuhnya

Sebagian

Rahasia

Belum dikuasai/selesai

Lainnya

Perkara

379

5-10 menit

379

-

-

-

-

-

Putusan/Penetapan

274

5-10 menit

274

-

-

-

-

Akta Cerai

597

5-10 menit

597

-

-

-

-

-

Pengawasan

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendisiplinan

-

-

-

-

-

-

-

-

Anggaran

-

-

-

-

-

-

-

-

Aset

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

1250

-

1250

-

-

-

-

-

D.   DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFROMASI

Jenis Infromasi

Jumlah Permohonan keberatan

Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

Penyelesaian sengketa ke komisi informasi

Hasil Mediasi di Komisi Infromasi

Status Putusan Komisi Infromasi

Menerima

Menolak

Berhasil

Gagal

Menguatkan Pengadilan

Menguatkan Pemohon Infromasi

Perkara

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Putusan/Penetapan

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Akta Cerai

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Pengawasan

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Pendisiplinan

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Anggaran

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

Aset

NIhil

-

-

-

-

-

-

-

Total

Nihil

-

-

-

-

-

-

-

a. Jumlah Keberatan Yang Diterima Pada tahun 2018 tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik yang disampaikan kepada PPID Pengadilan Agama Bengkayang.

b. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diterima Pada tahun 2018 PPID Pengadilan Agama Bengkayang tidak mengeluarkan tanggapan atas keberatan terhadap pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik.

 

c. Sengketa Informasi Pada tahun 2018 antara PPID Pengadilan Agama Bengkayang dengan Pemohon Informasi tidak ada dari Pemohon Infromasi baik perorangan maupun Badan Publik.

 

E.   KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI 

a. Kendala Eksternal

1. Informasi Publik yang disampaikan dalam bentuk elektronik melalui website dan portal PPID oleh PPID Pengadilan Agama Bengkayang belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat (Pemohon informasi) karena keterbatasan jaringan internet khususnya wilayah jauh dari perkotaan.

2. Pelayanan Informasi Publik Berbasis IT sudah ada sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui web ppid.pabengkayang.go.id tetapi masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya.

3. Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : leaflet, poster, banner informasi, dan formulir Pelayanan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di Pengadilan Agama Bengkayang.

b. Kendala Internal

1. Masih adanya perbedaan persepsi antar pengelola informasi karena belum adanya panduan   dasar klasifikasi data dan informasi.  

2. Oleh karena kekurangan tenaga sumber daya manusia, aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural dan fungsional mengingat Petugas PPID masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural dan fungsional setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.

 

F.  REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT PENINGKATAN KUALITAS

 

     PELAYANAN INFROMASI.

Rekomendasi

1.  Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan informasi publik bagi PPID di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang

2.   Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola informasi di PPID dalam rangka menginventarisir dan menyusun Daftar Informasi Yang Dikuasai oleh masingmasing pengelola informasi.

3.   Melaksanakan Rapar Koordinasi bagi para pejabat struktrural dan fungional Pengadilan Agama Bengkayang untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan PPID.

4. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : pembuatan leaflet, poster, banner informasi, dan formulir Pelayanan Informasi untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di Pengadilan Agama Bengkayang. 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bengkayang

Jl. Basuki Rachmat, Kel. Bumi Emas

Telp: 0561-6305060
Fax: 0561-4431073

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Twitter : @BengkayangPa

Facebook : Pengadilan Agama Bengkayang

Instagram : pa_bengkayang

Youtube : Pengadilan Agama Bengkayang

Pengadilan Agama@2018